Analisis Sengketa PHPU Pilpres Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Progresif Studi Kasus Putusan MK No: 1/PHPU.PRES-XXII/2024

Bilah Samping Artikel

pdf (English)
Diterbitkan: Jun 11, 2024
DOI: https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.220
Kata Kunci:
Sengketa, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden, Hukum Progresif Dispute, PHPU, President and Vice President, Progressive Law

Isi Artikel Utama

Roli Pebrianto
Universitas Samawa
Syarif Dahlan
Universitas Samawa

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait sengketa pemilihan presiden 2024. Analisis ini fokus pada dua isu utama: pertama, pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut, dan kedua, penerapan teori hukum progresif dalam pertimbangan Mahkamah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, memanfaatkan Putusan sebagai bahan hukum primer dan literatur hukum sebagai bahan sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan putusan final dan mengikat, namun hakim-hakimnya cenderung mengabaikan aspek moral dan etika, terpaku pada hukum positif tanpa langkah progresif dalam mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat.

Rincian Artikel

Cara Mengutip
Pebrianto, R., & Syarif Dahlan. (2024). Analisis Sengketa PHPU Pilpres Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Progresif: Studi Kasus Putusan MK No: 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Jurnal Risalah Kenotariatan, 5(1), 84–103. https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.220
Terbitan
Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Bagian
Articles
Creative Commons License

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Referensi

Buku

Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.

E. Saefullah Wiradipradja. 2015. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Bandung: Keni Media.

Moh Mahfud MD. 2012. Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nur Solikin. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Satjipto Rahardjo. 2006. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.

Satjipto Rahardjo. 2008. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Suteki. 2015. Masa Depan Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media.

Jurnal

A Heru Nuswanto dan Wafda Vivid Izziyana. 2023. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum. JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), 4(1): 92–102, https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/view/464.

Ahmad Sadzali. 2022. Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. As-Siyasi : Journal of Constitutional Law, 2(2): 193–218, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi.

Amancik dkk. 2021. Pelatihan Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilu di Kota Bengkulu. Jurnal ABDIMAS (Pengabdian kepada Masyarakat) UBJ, 4(1): 47–56.

Anggrita Murti, Handini Kusuma N, dan Salsa Rizkika. 2023. Dinamika Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Membangun Asas Netralitas Menjelang Pemilihan Umum 2024. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3(2): 5736–5747, https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/997/769.

Ansori. 2017. Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada. Jurnal Konstitusi, 14(3): 553–572.

Fifink Praiseda Alviolita. 2023. Kajian Yuridis Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Progresif. Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, 3(2): 138–160, https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/8399.

Fitra Mutiara Al Hasna. 2024. Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia. Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN), 2(1): 273–278, http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn.

Geofani Milthree Saragih. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara di Indonesia. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, IX(1): 1–15.

Gotfridus Goris Seran. 2019. Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional. Jurnal Konstitusi, 16(3): 655–676.

Hidayatullah, Yudhi Lestanata, dan Darmansyah. 2022. Tinjauan Historis Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Jurnal Ilmiah Mandala Education 8(1): 1019–1026.

Markus Marselinus Soge dan Rikson Sitorus. 2022. Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, 2(2): 79–101.

Muchammad Iqbal Firmansyah dkk. 2021. “Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas. JWP (Jurnal Wacana Politik), 6(1): 26–36.

Muhammad Raihan. 2023. Beban Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024. Diversi Jurnal Hukum, 8(2): 217–246, https://repository.upnvj.ac.id/23170/.

Sukimin. 2020. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jurnal USM LAW REVIEW, 3(1): 112–134, https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2284.

Supriyadi dan Aminuddin Kasim. 2020. Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Jurnal Konstitusi, 17(3): 676–698.

Syarifuddin Usman. 2022. Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (JSSH). 2(1): 63–73, http://www.jurnal.ummu.ac.id/index.php/jssh/.

Tarwin Idris. 2020. Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Di Batalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Lex Renaissance, 5(3): 607–625, hlm. 624.

TB. Soenmandjaja SD dan Tri Susilowati. 2023. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Kebijakan Publik dan Pemilihan Umum. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 1(4): 236–243, https://doi.org/https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1501.

Tri Suhendra Arbani. 2019. Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Spedy Trial. Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu, https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/144.

W Silalahi. 2022. Kesiapan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024,” Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 4(2): 171–185, http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/208.

Yahya Lutfi Kurniawan dkk. 2023. Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy dan Etika Hakim MK. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(6): 192–197, https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/180/166.

Yusuf Apriyanto Bantu, Erman I Rahim, dan Abdul Hamid Tome. 2024. Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum. Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 1(1): 51–68.

Website

Abdul Aziz. 2019. Mewaspadai Lonjakan Dana Bansos Jelang Pilpres 2019. tirto.id, diakses 30 Mei 2024, https://tirto.id/mewaspadai-lonjakan-dana-bansos-jelang-pilpres-2019-dhv1.

Utami Argawati. 2024. Dissenting Opinion’ Pertama dalam Sejarah Perkara PHPU Presiden di MK,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, last modified 2024, diakses April 28, 2024, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20216&menu=2.