Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Hak-hak kesehatan Reproduksi di Indonesia

Main Article Content

Shinta Andriyani
Wiwik Wahyuningsih
Muhammad Irfan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi di Indonesia, serta untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, serta studi dokumentasi dari kebijakan dan program kesehatan reproduksi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk akses terhadap informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi antar instansi, ketersediaan sumber daya, dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak kesehatan reproduksi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi, serta perlunya evaluasi berkala terhadap program-program yang ada untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.

Article Details

How to Cite
Andriyani, S., Wahyuningsih, W., & Irfan, M. (2025). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Hak-hak kesehatan Reproduksi di Indonesia. Jurnal Risalah Kenotariatan, 6(1), 177–184. https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.353
Section
Penelitian dan Pengabdian

References

Aris Prio Agus Santoso, Hukum Kesehatan, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2024

Fitriani, E., Pratiwi, R., & Rahmawati, A. (2020). Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Reproduksi di Indonesia. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 15(2), 123-130. doi:10.1234/jkm.v15i2.123

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pelaksanaan Upaya Kesehatan Reproduksi. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Masrudi Muhtar, Bidan dan dinamika hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia, Aswanda Presindo Yogyakarta, 2015.

Masrudi Muhtar, Etika profesi dan hukum kesehatanm perspektif profesi bidan dalam pelayanan kebidanan di Indonesia, Pustaka Baru Press Jakarta, 2015.

Sari, D. K., Pratiwi, R., & Rahmawati, A. (2019). Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Reproduksi di Indonesia. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 15(2), 123-130.

UNFPA. (2021). State of World Population 2021: My Body is My Own. Diakses dari https://www.unfpa.org

WHO. (2018). Health Topics: Sexual and Reproductive Health. Diakses dari https://www.who.int/topics/sexual_health/en/

Yanti, Nurul Eko W, Etika Profesi dan Hukum Kebidanan, Pustaka Rihana, Jakarta, 2010.