Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Community Policing Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Bilah Samping Artikel

pdf (English)
Diterbitkan: Des 12, 2025
DOI: https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.397

Isi Artikel Utama

Idi Amin
Universitas Mataram
Syamsul Hidayat
Universitas Mataram
Lalu Saepudin
Universitas Mataram
Taufan Taufan
Universitas Mataram

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran masyarakat dan peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan menganlisis penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Community Policing di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Metode penelitian digunakan yaitu normatif dengan pendekatan perundang, pendekatan konseptual dan sosiologis. Penelitian ini berbasis pada norma hukum terkait tindak pidana narkotika dan kepolisian, yaitu UU Narkotika dan UU Polri. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan data lapangan di Polres Lombok Tengah dan komunitas serta pemerintah desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Community Policing Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika mencakup 3 (tiga) elemen kunci, yaitu: community partnerships (kemitraan masyarakat), organizational transformation (transformasi organisasi) dan problem solving (pemecahan masalah).

Rincian Artikel

Cara Mengutip
Amin, I., Hidayat, S. ., Saepudin, L. ., & Taufan, T. (2025). Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Community Policing Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Jurnal Risalah Kenotariatan, 6(2), 391–408. https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.397
Terbitan
Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Bagian
Penelitian dan Pengabdian
Creative Commons License

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Referensi

Amiruddin, dan H. Zaenal Asikin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016. Jakarta: BNN RI, 2016. Diakses 24 Maret 2017. http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17412/laporan-kinerja-badan-narkotika-nasional-tahun-2016.

Badan Narkotika Nasional. Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Lembaga/Instansi. Jakarta: BNN RI, 2010.

Cohen, Lawrence E., dan Marcus Felson. “Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach.” American Sociological Review 44, no. 4 (1979): 588–608.

Direktorat Hukum, Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional. Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Jakarta: BNN RI, 2011.

Friedman, M. Lawrence. Law and Behavioral Sciences. New York: The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1969.

Friedman, M. Lawrence. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Mannheim, Herman. Criminal Justice and Social Reconstruction. New York: Oxford University Press, 1946. Dikutip dalam Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana.

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Edisi Revisi, Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.

Mukti Fajar, N. D., dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muladi. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center, 2002.

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: BP Undip, 2002.

Parson. Dalam Edi Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Rafika Aditama, 2005.

Podgorecki, Adam, dan C. J. Whelen. Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Cetakan ke-8. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan ke-5. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Sulastiana. Pergeseran Pemilihan Wilayah Produksi dan Distribusi Ilegal Narkotika Sintetis di Indonesia = Shift in the Selection of Location for the Production and Distribution of Illegal Synthetic Narcotics in Indonesia. Universitas Indonesia, 2013. https://lib.ui.ac.id.

Sunanto, Siswantoro. Penegakan Hukum Psikotropika. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Sunarso, Siswantoro. Penegakan Hukum Psikotropika. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Suryabrata, Sumadi. Psikologi Pendidikan. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1993.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). loc. cit.

Wawancara dengan Anggota Karang Taruna Desa, Putrawadi, 19 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ketua Karang Taruna Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Sri Anom, 18 Agustus 2024.