Perbandingan Yuridis antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP) pada Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DIRE-KIK)

Abstract

Surat berharga atau efek merupakan bentuk investasi tidak langsung yang dapat dimiliki publik, termasuk saham dan unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Keduanya mencerminkan kepemilikan, tetapi dalam objek yang berbeda: saham pada perusahaan, sedangkan unit penyertaan pada portofolio investasi kolektif. Pemegang saham dan pemegang unit penyertaan memiliki hak untuk menghadiri rapat, masing-masing dalam bentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RUPUP DIRE-KIK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara RUPS dan RUPUP DIRE-KIK dari aspek jenis rapat, waktu dan tempat penyelenggaraan, agenda, kuorum, dan tahapan pelaksanaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan Luar Biasa, sedangkan RUPUP DIRE-KIK hanya diselenggarakan sesuai kebutuhan tanpa kewajiban periodik. Lokasi penyelenggaraan RUPS diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sementara RUPUP DIRE-KIK tidak menetapkan ketentuan khusus mengenai lokasi. Agenda rapat RUPS bersifat lebih luas, dan ketentuan kuorumnya ditentukan berdasarkan masing-masing mata acara, berbeda dengan RUPUP DIRE-KIK yang menerapkan kuorum seragam. Tahapan pelaksanaan RUPS melibatkan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), diikuti dengan pengumuman, pemanggilan, pelaksanaan rapat, serta penyampaian risalah kepada publik. Sementara itu, pelaksanaan RUPUP DIRE-KIK dilakukan oleh Manajer Investasi melalui pemberitahuan kepada OJK, pemanggilan, dan pelaksanaan rapat tanpa kewajiban pengumuman kepada publik secara luas.