Implikasi Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian Oleh Warga Negara Asing Di Bali Dalam Perspektif UUPA Dan PP No. 24 Tahun 1997

Article Sidebar

pdf
Published: Dec 12, 2025
DOI: https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.385
Keywords:
Agrarian Law; Land Ownership; Foreign Citizen; UUPA; Land Registration Hukum Agraria; Kepemilikan Tanah; Warga Negara Asing; UUPA; Pendaftaran Tanah

Main Article Content

Elia Lailatussyafa’ah
Universitas Jendral Soedirman
Sri Wahyu Handayani
Universitas Jendral Soedirman

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia yang bertentangan dengan prinsip nasionalitas dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Salah satu kasus yang mencuat di 2025 ini adalah dugaan kepemilikan 34 sertifikat hak milik (SHM) oleh seorang WNA asal Jerman di Bali, di mana tanah yang semula berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dialihfungsikan menjadi vila, spa, dan peternakan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penguasaan tanah oleh WNA berdasarkan UUPA, mengkaji aspek pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997, serta menelaah implikasi hukum dari praktik nominee agreement yang digunakan dalam penguasaan tanah oleh WNA. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan SHM oleh WNA bertentangan dengan asas nasionalitas dan fungsi sosial tanah sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, sehingga sertifikat yang diterbitkan menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi prinsip perjanjian dalam KUHPerdata. Sehingga, kasus ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan administrasi pertanahan, pembatalan sertifikat yang cacat hukum, serta perumusan regulasi yang lebih tegas dalam melarang praktik nomineeagreement demi menjaga kedaulatan agraria Indonesia.

Article Details

How to Cite
Lailatussyafa’ah, E., & Handayani, S. W. . (2025). Implikasi Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian Oleh Warga Negara Asing Di Bali Dalam Perspektif UUPA Dan PP No. 24 Tahun 1997. Jurnal Risalah Kenotariatan, 6(2), 323–335. https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.385
Issue
Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Section
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Afika, Alzam, dkk. “Tanggung Jawab Pidana Kepala Kantor Badan Pertanahan terhadap Sertipikat Hak Milik Ganda di Indonesia.” Jurnal Hukum Bisnis 12, no. 6 (2023).

Angraini, Fopy, dkk. “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Degradasi Ling-kungan: Studi Kasus Lahan Pertanian Sawah menjadi Lahan Non Pertanian.” Jurnal Swarnabhumi 5, no. 2 (2020).

Arba. Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Aulia, Syifa Roudhotul, dkk. “Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Keputusan Administratif yang Merugikan Masyarakat: Antara Unsur Maladministrasi dan Perdata.” Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Publik 4, no. 1 (2025).

Harahap, Nur Aini. “Penyelundupan Hukum dalam Transaksi Tanah oleh WNA: Studi Pu-tusan PN Gianyar No. 259/2020.” Indonesian Journal of Humanities and Social Scienc-es 6, no. 2 (2025).

Kolopaking, Anita Dewi Anggraeni. Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik atas Tanah di Indonesia. Bandung: P.T. Alumni.

Legawa, I Made Angga. “Kedudukan Hukum Perjanjian Nominee dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia.” Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 2, no. 2 (2025).

Lynda Cahyadi. “Implikasi Hukum atas Kedudukan Warga Negara Asing sebagai Ahli Waris untuk Hak Milik Atas Tanah.” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 7, no. 2 (2020).

Manulang, Dewi Fortuna. “Tinjauan Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia: Implikasi terhadap Keadilan dan Hak Asasi Manusia.” Journal of Innovation Research and Knowledge 5, no. 1 (2025).

Muhammad, Andi, dkk. “Efektivitas Pengelolaan Data Fisik dan Data Yuridis Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.” Journal of Lex Philosophy 3, no. 2 (2022).

Mustofa. Penggunaan Hak atas Tanah untuk Industri. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Napitupulu, Bonifacius Raya. “Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria untuk Mewujudkan Kemakmuran Rakyat.” Central Publisher 1, no. 7 (2023).

Palguna, Kadek Dwi, dkk. “Meninjau Keberadaan Nominee Agreement di Indonesia da-lam Perspektif Hukum Agraria.” Kertha Desa: Jurnal Hukum Udayana 9, no. 6 (2021).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 10 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Prakaya, Irawaty Aliya, dkk. “Pertanggungjawaban BPN dan PPAT terhadap Sertifikat Hak Milik atas Tanah Akibat Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah.” Jurnal Konsensus 1, no. 4 (2024).

Rizkia, Mutiara, dkk. “Praktik Nominee Agreement oleh Warga Negara Asing sebagai Sarana Penyelundupan Hukum di Sektor Agraria Indonesia.” Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau 10, no. 1 (2023).

Saputri, Amanda Aprilia, dkk. “Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia.” Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora 1, no. 2 (2024).

Sari, Ni Luh Ariningsih. “Konsep Hak Menguasai Negara terhadap Tanah dalam Hukum Tanah (UUPA) dan Konstitusi.” Jurnal Ganec Swara 15, no. 1 (2021).

Semar, Indra Perwira, dkk. “Peran Ombudsman dalam Efektivitas Penyelesaian Sengketa Maladministrasi Pelayanan Publik.” Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan 4, no. 1 (2025).

Sinurya, Suci Iriani. “Rekomendasi Kebijakan Mengatasi Dampak LP2B di Sleman: Suatu Studi Kasus di Kapanewon Seyegan, Sleman.” Journal of Social Politics and Governance 3, no. 2 (2021).

Siti Yona Hukmana. “WNA Jerman jadi Tersangka Alih Fungsi Lahan di Ba-li.” metrotvnews.com, 2025. Diakses 26 September 2025, pukul 12.16 WIB. https://metrotvnews.com.

Suastawa, Ida Bagus Made Jati. Tinjauan Yuridis Kedudukan Hak Milik Atas Tanah se-bagai Hak yang Terkuat dan Terpenuh dalam Kawasan Hijau. Thesis, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2022.

Sutedi, Adrian. Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

TB News Tribrata. “Polda Bali Tetapkan WNA Jerman jadi Tersangka Alih Fungsi Lahan.” tribratanews.polri.go.id, 2025. Diakses 26 September 2025, pukul 12.20 WIB. https://tribratanews.polri.go.id.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indone-sia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Wahyudi, dkk. “Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.” Jurnal Hukum Lex Gen-eralis 6, no. 9 (2025).

Wati, Trisna. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Pencabutan dan Pem-batalan Sertifikat Tanah yang Cacat Hukum. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mu-hammadiyah Surakarta, 2022.

Wibowo, I Gede Putu Putra, dkk. “Hilangnya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Akibat Alih Fungsi Lahan di Atas Tanah Hak Milik.” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 10, no. 2 (2025).

Yordan, Zikri. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat atas Pembatalan Sertipikat Tanah yang Terbit dengan Cacat Administrasi. Thesis, Magister Kenotariatan Universitas Jambi, 2025.