Penegakan Hukum Atas Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan (Studi Kasus Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani Kabupaten Lombok Timur)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pemanfaatan tanah kawasan hutan oleh masyarakat di kawasan taman nasional gunung rinjani desa sembalun kabupaten lombok timur serta penyelesaian sengketa di lahan taman nasional gunung rinjani desa sembalun kabupaten lombok timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, Penegakan hukum pemanfaatan tanah hutan dikawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) oleh masyarakat Sembalun dapat dianalisis dari sudut teori sistem hukum (legal system) Lawrence M. Friedman. Struktur hukum (legal structure) menyangkut aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian Sektor Sembalun, substansi hukum (legal substance) meliputi perangkat perundang-undangan dalam hal ini beberapa Keputusan Menteri Kehutanan terkait Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan budaya hukum (legal culture) merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat dalam hal ini merupakan hukum kebiasaan atau adat maupun kebudayaan termasuk juga Awiq-awiq masyarakat adat sembalun. Kedua, Penyelesaian Sengketa Lahan Taman Nasional Gunung Rinjani di Desa Sembalun Kabupaten Lombok Timur dilakukan melalui upaya litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1B Selong yaitu dengan Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2023/PN.SEL. Sedangkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang dilakukan oleh pihak masyarakat Desa Sembalun dengan pihak pemerintah selaku pengelola dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) kaitannya dengan pemanfaatan tanah adalah melalui upaya mediasi.